PENDIDIKAN TUGAS NEGARA *)

Oleh : Syahrudin Darwis **)
Kunci pokok pembangunan suatu bangsa dimasa mendatang, juga termasuk Indonesia adalah Pendidikan, sebab dengan Pendidikan diharapkan setiap Individu dapat meningkatkan kualitas keberadaannya, serta mampu berpartisipasi dalam gerak pembangunan.Pendidikan adalah alat untuk memperbaiki keadaan sekarang serta untuk mempersiapkan keadaan yg akan datang menjadi lebih baik.
Bicara mengenai Pendidikan orang cenderung mengkaitkan Pendidikan dengan Politik Negara, juga dengan konteks sosial ekonomi dan kultur Negara bersangkutan.Karena itu Filsafat Pendidikan tidak dapat dilepas dari filsafat yang dianut oleh bangsa dan Negara itu.
Plato dalam bukunya “Republik” menyatakan bahwa tujuan-tujuan Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan Negara, yaitu menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan kemampuan masing-masing Individu dan mencapai keadilan serta kebahagiaan.Karena itu Filsuf Yunani ini mengatakan bahwa Tujuan Pendidikan adalah identik dengan tujuan Negara dan tujuan hidup manusia, yaitu menjadi Warga Negara dan jadi manusia yang baik, untuk membangun mesyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
Kalangan Politisi dan penentu kebijakan pendidikan dengan pasti menuntut bahwa pendidikan pemegang peranan penting dalam rangka pembangunan bangsa.Karena para pelaku pembangunan yang dikenal dengan Sumber Daya manusia itu merupakan “Produk” dari upaya Pendidikan, yaitu pada jenjang, jenis dan jalur manapun upaya pendidikan itu dilakukan.
Pendidikan dalam arti yang luas adalah suatu proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan Pandangan Hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup pada setiap individu (peserta didik).Sedangkan Negara adalah bentuk-bentuk khusus suatu masyarakat yang memiliki tiga unsur yaitu ; Rakyat, Wilayah dan Pemerintahan.Maka Negara dipakai oleh Rakyat sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan hidup bersama tertentu.
Negara adalah bentuk masyarakat dengan anggota-anggotanya yang memiliki kesadaran sebagai satu kelompok rakyat tertentu yang memiliki kesadaran, memiliki wilayah/daerah dan mempunyai Pemerintahan tertentu.Yang berkeinginan untuk bernegara adalah rakyat.Analog dengan hal ini yang mempunyai kesadaran atas hidupnya sauatu Negara juga Rakyat, karena rakyatlah yang mengadakan Negara dan Negara berasal dari kehendak dan kemaunan rakyat, jadi rakyat itu pula yang menjalankan fungsi Negara.Negara itu sendiri adalah alat/sarana/wahana.Negara tidak memiliki tujuan.Apa yang dijadikan tujuan Negara itu pada hakekatnya adalah tujuan Rakyat yang membuat Negara tadi.
Jelaslah yang mempunyai keinginan/kemaunan dan tujuan adalah brakyat, karena itu yang mengatur dam menguasai Negara juga rakyat.Didalamnya mencakup pengertian bahwa Rakyatlah yang mempunyai hukum, kekuasaan untuk iktu menentukan tujuan Pendidikan.
FUNGSI NEGARA
Secara formal dan legal, Pendidikan formal merupakan fungsi Negara, artinya Pemerintah (Negara) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurusi Pendidikan nasional, sebab didalam Negara yang Demokratis , Pemerintah (Negara) punya kekuasaan untuk mengarahkan sistem Pendidikan dan menduduki posisi ideal secara ekonomi dan politis untuk mengaturnya dengan baik.Disamping juga diperlukan filsafat Pendidikan, strategi pendidikan serta operasionalisasi Pendidikan yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Filsafat Negara dan” Lebensan chauung” (Pandangan hidup rakyat).Karena Negara antara lain mencakup mendirikan menjamin tegaknya pemerintahan, menentukan bentuk Negara, melindungi warga negaranya, mengurusi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keagamaan serta Pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya.
Karenanya instirusi-uinstitusi Pendidikan seperti ; Sekolah, Universitas, Institut dan sebagainya serta agen-agen Pendidikan yang diberikan dorongan dan dibantu keberadaannya oleh Pemerinthah.
Indonesia sebagai suatu Negara yang masyarakatnya majemuk, Pemerintah telah memberikan kepada suatu kekuatan sosial kemasyarakatan, yaitu pihak swasta, perorangan bahkan pihak asing (Negara-negara Asing) untuk ikut berpartisipasi aktif untuk menyelenggarakan Pendidikan.Bahkan sudah ada Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang mengaturnya.
Nampaknya saat ini Negara (Indonesia) hanya bertugas membuat ketentuan/peratuiran-peraturan serta undang-undang yang dipakai sebagai pola dasar bagi sistem Pendidkikan agar sesuai dengan tujuan Negara.karena pada akhirnya tujuan Pendidikan merupakan penjabaran tujuan Negara, sekaligus juga merupakan kondensasi dari tujuan hidup rakyat Indonesia.
Karena secara Yuridis formal Pendidikan Nasional Indonesia selalu berhubungan dengan dua hal, pertama ideal-ideal sosial milik manusia, kedua ideal-ideal Poltik Negara Republik Indonesia.
TUGAS LEMBAGA PENDIDIKAN
Secara formal Pendidikan menempati posisi yang sangat strategis didalam demokrasi, tugas utama lembaga Pendidikan adalah mendidik warga Negara tentang keutamaan (virtues) dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat Madani (civil society).Pendidikan dalam hal ini merupakan “Character formation” yang berlangsung melalui proses panjang, sepanajang usia seseorang.Sementara itu proses pendidikan ini tidak hanya berlangsung dalam lingkungan formal saja seperti sekolah atau Perguruan Tinggi, tetapi juga meliputi Pendidikan dalam arti yang sangat luas. yang melibatkan keluarga Asosiasi dan Organisasi Kemasyarakatan dan lingkungan sosial yang lebih luas.Lembaga Pendidikan ini harus mencerminkan proses untuik mendidik warga Negaranya untuk menuju suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsung demokrasi.
Tujuan Pendidikan seharusnya berfungsi memotivasi Warga Negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan Politik dengan bekal semangat pengabdian, kepentingan bersama, kemampuan mengendalikan diri, dan sifat-sifat lain yang dip[erlukan untuik dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab.
Dalam pendidikan formal mulai dari Pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi sesuai dengan prinsif Demokrasi yang dianut, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal, yaitu pemberian kesempatan yang sama kepaada setiap Individu untuk memperoleh pendidikan.
Pentingnya lembaga-lembaga pendidikan formal sebagai sarana Pendidika bagi warga negara untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan, seringkali berkurang karena ketatnya regulasi Pemerintah atas lebaga-lembag ini.Penguasaan Negara (Pemerintah) yang berlebihan terhadap Lembaga-lembaga Pendidikan formal cenderung menimbulkan dampak negatif bagi proses penanaman nilai-nilai demokrastis.Dimana dalam beberapa dekade terkahir ini adalah timbulnya kecenderungan Perubahan fungsi Sekolah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan menjadi lembaga Indoktriniasi.Dan yang lebih parah lagi Lembaga Pendidikan telah menjadi ladang Bisnis dimana melalui Undang-undang sisdiknas, maupun UU Badan Hukum Pendidikan adanya Nuansa “Privatisasi” atau upaya peng-lepasan tanggung jawab Pemerintah didalam Pemyelenggaraan dan Pembiayaan Pendidikan, padahal Undang-Undang Dasar pasal khususnya pasal 31, menyatakan bahwa semua itu adalah tanggung jawab Pemerintah. ($)

*) Untuk Wawasan Mahasiswa-MediaOnlinE

**) Fungsionaris DPP PAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s