Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara

Dari kiri : Dra. Mardiana Indraswati, Dr. Anton Syafriuni, dan H. Drs. Kuswiyanto, MSi.

MasWasis.com, Magetan,  12 November 2011 –  Awal tumbangnya orde baru dan berganti ke era reformasi  memberikan harapan besar   bagi rakyat Indonesia akan ter­jadi­nya per­ubahan   menuju penyelenggaraan negara yang le­bih demokratis, akuntabel, transparan  dan kebebasan berpendapat, serta terwujudnya good go­vernance . Hal tersebut disampaikan oleh Dra. Mardiana Indraswati, anggota MPR RI ketika mensosialisasikan empat pilar berbangsa dan bernegara di Magetan Jawa Timur, Sabtu ( 12 /11/2011). Keempat pilar yang disosialisasikan atas kerjasama antara MPR, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkab Magetan tersebut ialah, Pancasila, UUD 1945,  NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Selanjutnya anggota Fraksi PAN DPR RI dari pemilhan Jatim VII tersebut menguraikan panjang lebar tentang implikasi dari tuntutan rakyat Indonesia yang telah lama berharap agar ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Tumbangnya orde baru tidak terlepas dari peranserta para tokoh reformis dan para aktivis dari kalangan pemuda dan mahasiswa waktu itu  dan mengawalnya hingga masuk ke era reformasi. Tidak lama dari tonggak mulainya era refromasi tersebut berbagai tuntuntan rakyat Indonesia itu kini terwujud.

Menurut anggota Dewan Pakar ICMI pusat ini, bahwa tuntutan rakyat yang sangat popular pada masa akhir orde baru dan menjelang era reformasi yaitu; amandemen UUD 1945,   penghapusan doktrin dwifungsi  ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), pemberantasan  KKN, kebebasan pers, dan otonomi daerah. Berbagai tuntutan rakyat  tersebut kini terakomodasi, sebut saja UUD 1945 di masa orde baru seolah disakralkan dan terasa sulit untuk diamandemen, di masa reformasi amandemen itu bukan lagi hal yang sulit. “Selama satu periode anggota MPR periode 2009/2004 yang dipimpin Bapak Amien Rais, MPR mampu mengamanden UUD 1945 hingga empat tahap”, tambah Wakil Sekjen DPP PAN tersebut.

Sementara itu Kuswiyanto, Sekretaris DPW PAN Jawa Timur yang juga menjadi nara sumber pada acara tersebut menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan empat pilar berbangsa dan bernegara. Menurutnya, di masa orde baru Presiden itu bisa menjabat seumur hidup karena di dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pasal 7 ber­bu­nyi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang ja­bat­annya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.’ Kalimat dalam pasal 7 tersebut oleh penguasa orde baru ditafsirkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden bisa dipilih berkali-kali setelah masa jabatannya selesai tanpa ada batasannya.

Setelah era reformasi bergulir, masa jabatan  Presiden dan wakil Presiden dibatasi hanya boleh  maksimal dua periode berturut-turut. Hal tersebut  sesuai hasil amandemen UUD 1945 pasal 7; Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Di bagian lain, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur ini menjelaskan adanya beberapa  lembaga baru yang terbentuk dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, lembaga baru tersebut ialah  Komisi Yudisial. Menurutnya, berdasarkan UUD 1945 Komisi Yudisial   mempunyai wewenang   meng­usulkan pengangkatan hakim agung dan juga mempunyai kewenangan dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selanjutnya Alumni Universitas Airlangga ini  memaparkan tugas dan wewenang lembaga baru selain Komisi Yudisial yang juga sama-sama terbentuk setelah amandemen UUD 1945. Lembaga baru yang akhir-akhir ini cukup disegani yakni Mahkamah Konstitusi yang biasa disingkat MK. Menurutnya MK mempunyai tugas dan wewenang cukup strategis  dan power full yakni; menguji undang-undang terhadap Undang-Un­dang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lantas dia memberi contoh Pemilu Kada Jawa Timur yang dilakukan  pengulangan hingga 3 kali dan akhirnya dimenangkan oleh Pakde Karwo tersebut, juga merupakan hasil keputusan MK.

Diskusi yang dipandu oleh Wakil Sekretaris DPP PAN, Anton Syafriuni ini,  dihadiri pula R. Suwasis Hadi, Wakil Sekretaris DPW PAN Jawa Timur yang memang asli Magetan. Dari pengamatanWawasan Mahasiswa acara tersebut dihadiri pula sejumlah pejabat sipil dan militer di Kabupaten Magetan, tokoh masyarakat, LSM, pemuda dan tokoh wanita di Magetan.

Acara yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Maospati yang berhadapan persis dengan Lanud Iswahyudi ini di dimulai sejak pukul 08.45 dan berakhir menjelang adzan dhuhur serta dihadiri sekitar 250 orang. (wm-01)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s